MADIUN – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kota Madiun melakukan penanaman jagung serentak 1 juta hektar yang ada di kawasan Joglo Lapak Banjarejo, Kecamatan Taman.
Penjabat atau Pj. Walikota Madiun, Eddy Supriyanto menyampaikan kegiatan penanaman bibit jagung secara serentak ini dalam rangka untuk mendukung swasembada pangan Indonesia yang merupakan program nasional Presiden RI, Prabowo Subianto.
Namun mulai tahun 2025 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menargetkan 5 tahun kedepan berupaya mencarikan ‘lahan tidur’ yang merupakan aset pemerintah yang mana pemanfaatannya kurang maksimal. Sehingga lahan tersebut, dapat di manfaatkan untuk penanaman jagung dan padi sebagai upaya mendukung swasembada pangan Indonesia.
Hal ini, tentunya sesuai arahan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Menko Bidang Pangan, dan Menteri Pertanian saat di Surabaya beberapa waktu lalu. Termasuk juga arahan Presiden RI, Rabowo Subianto bahwa kita/Indonesia harus menjadi swasembada pangan secepat-cepatnya.
Untuk itu, swasembada pangan yang semula ditargetkan 3 tahun menjadi 1-2 tahun, bahkan secepat-cepatnya jika dalam 1 tahun bisa di realisasikan. Karena, negara-negara penghasil beras seperti Thailand, Vietnam, Bangladesh, China, dan India, saat ini sedang kalang kabut atau kebingungan.
Sebab, Indonesia saat ini sudah mulai mengurangi bahkan nantinya juga menyetop impor pangan. Karena kalau impor sudah di kurangi, tentu harga pangan dunia akan turun drastis. Maka, itulah kesempatan Indonesia menjadi salah satu khas produksi bahan pangan di dunia.
“Nah Jawa Timur saat ini, juga salah satu penghasil pangan atau beras tertinggi di Indonesia yaitu 9,5 juta ton per tahun,” ujarnya seusai penanaman jagung serentak 1 juta hektar di kawasan Joglo Lapak Banjarejo, Selasa 21 Januari 2025.
Termasuk daging sapi, lanjut Pj. Walikota, juga peternakan kambing, susu sapi/kambing, dan sebagainya. Mendindaklanjuti itu, Forkopimda Kota Madiun belum lama ini melakukan penanaman jagung tahap pertama di lahan sebelah barat Joglo Lapak tersebut. Penanaman jagung tahap pertama ini, hasilnya disadari memang masih perlu dilakukan evaluasi.
Karena, memang penanaman bibit jagung dari awal ‘mungkin kurang rapi. Selain itu, sistem pemeliharaan hingga pemberian pupuk tanaman jagung juga masih ada kekurangan. Sesuai yang disampaikan oleh Kapolres Madiun Kota, bahwa hasilnya memang belum maksimal. Hal ini, tentunya juga menjadi evaluasi untuk penanaman tahap yang kedua.
Mengingat lahan yang ada di Kota Madiun juga terbatas, sementara target pemerintah tahun 2025 ini adalah 2 juta hektar. Namun, jika secara rutin tersedia, tentunya akan melampaui target bahkan terjadi luar biasa hingga 15 juta hektar lahan tercukupi. Karena, peran dari Kepolisian berupaya mewujudkan tanam jagung, sedangkan TNI tanam padi.
Karena itu, kita dari Forkopimda telah menghadirkan Walikota dan Wakil Walikota Madiun (Maidi-Bagus Panuntun) terpilih untuk bersama-sama dalam mendukung program swasembada pangan Indonesia mulai tahun 2025 ini. Program ini berkelanjutan, mengingat ia (Maidi) juga memang ahli pertanian.
Selain sektor pertanian, Walikota terpilih yakni Maidi ini juga sangat memahami tentang lika-liku Kota Madiun. Sehingga, ia harus dihadirkan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik Pemkot Madiun, TNI, maupun Polri untuk mewujudkan swasembada pangan Indonesia dalam kurun waktu 1-2 tahun kedepan.
“Insyaalloh nanti, kami dengan Walikota terpilih segera menginventarisir tanah yang ada di Kota Madiun. Tentunya, kegiatan ini melibatkan Lurah, Camat, Kapolsek, Danramil untuk menginventarisir semua tanah di Kota Madiun yang tidak terpakai,” katanya.
Ia menguraikan jika itu memang tanahnya pemerintah, tentu prosesnya akan lebih mudah. Namun, jika ternyata itu tanahnya swasta atau perorangan, nanti perlu ada pendekatan hingga musyawarah bersama. Bilamana lahannya ada dan tidak terpakai, maka dapat di manfaatkan untuk penanaman padi maupun jagung.
Kedepan, hasilnya dapat di manfaatkan bisa untuk kepentingan masyarakat luas ataupun sosial di Kota Madiun hingga luar daerah. Bahkan, tiga bulan kedepan jika hasil tanam padi atau jagung kita terlaksana? Maka, pangan kita tidak akan kekurangan.
Program swasembada pangan di Kota Madiun jika terwujud dapat menghasilkan hasil maksimal, maka langkah berikutnya akan dibahas bersama Forkopimda Kota Madiun. Artinya, apakah nanti hasilnya bisa diberikan langsung ke masyarakat atau di jualan melalui perum bulog.
Tapi rata-rata, nanti untuk kepentingan masyarakat melalui proses jual beli atau murni sosial baik untuk anak tidak mampu, pekerja pengayuh becak, dan lainnya. Karena, bulog sudah menetapkan persentasenya 5000 ton. Untuk itu, bulog juga wajib membeli beras dan jagung hasil penanaman program tersebut.
Sehingga kalau itu nanti hasil panennya lumayan bagus, kedepan bisa jadi untuk di beli bulog. Tapi, karena penanaman padi dan jagung ini dilakukan bersama-sama oleh kita semuanya, maka bisa juga untuk kepentingan sosial.
“Makanya, nanti tergantung mekanismenya seperti apa? Misalkan, kalau sesuai ketentuannya bisa di jual ke bulog, ya tentu di jual ke bulug. Tapi, kalau nanti tidak bisa, ya untuk kepentingan sosial,” terangnya.
Saat di singgung untuk mendukung swasembada pangan mulai tahun 2025 ini, upaya apa yang akan di lakukan Pemkot Madiun agar dikemudian hari tidak terjadi adanya kenaikan harga kebutuhan pokok yang signifikan di tengah target mensukseskan program swasembada pangan Indonesia. Lalu, bagaimana upaya Pemkot Madiun untuk menjaga inflasi di Kota Madiun jika itu terjadi?
Eddy Supriyanto menegaskan bahwa terkait inflasi ‘jangan di pertanyakan’ lagi. Mengingat Kota Madiun ini, sudah menjadi salah satu kota percontohan di Indonesia untuk Jawa-Bali. Sebab, Kota Madiun ini sudah banyak program terealisasi yang telah di inisiasi oleh Walikota Madiun terpilih.
Termasuk dengan adanya program Wartek (warung tekan inflasi), terkait pembibitan, dan subsidi angkutan umum. Terkait inflasi, jika terjadi di Kota Madiun. Insyaalloh, kita bisa mengatasinya. Tapi, justru sebaliknya, yang kita khawatirkan adalah masalah desflasi?
Karena, deflasi ini dapat mempengarui terjadinya penurunan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sebab, deflasi ini juga merupakan kebalikan dari inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga secara terus-menerus.
Peristiwa pernah terjadi beberapa bulan yang lalu, sehingga banyak orang atau masyarakat yang menanam sayur mayur, buah tomat, dan sebagainya. Hal itu, juga akan mengalami penurunan harga yang signifikan. Tapi inilah realita, dan kita/Forkopimda juga harus ikut campur.
Namun, kedepannya kalau misal terjadi kelebihan bawang merah. Mungkin dari aneka usaha itu, bisa membeli bawang untuk digoreng hingga melalui proses pengemasan produk olahan dan sebagai. Sehingga, harga tingkat pasar tetap stabil.
“Tetapi hal seperti ini, tentunya tidak bisa dibiarkan berlarut. Untuk itu, pemerintah daerah (Pemda) Kota Madiun harus hadir disitu yaitu bersama-sama dengan pelaku usaha dan masyarakat,” ungkap Pj. Walikota Madiun.*(al/madiunonline.id)
